Pada Hari kamis 6 mei 2021 Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Singkronisai Prioritas Nasional dan NSPK dengan Rancangan Awal Perencanaan Kerja dan RKPD Tahun 2022 secara virtual meeting melalui aplikasi zoom meeting.

Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka asistensi dan supervisi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) urusan kominfo statsistik dan persandian. Adapun Pihak yang diundang adalah Gubernur seluruh Indonesia, Walikota terkait, Bupati terkait, Sekjen Kemendagri Dirjen Kemendagri dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Untuk tingkat provinsi diundang juga kepala Dinas Kominfo dan Kepala Bappeda Provinsi terkait , begitu juga tingkat kab/kota diundang juga Kepala Dinas Kominfo dan Statsitik dan Kepala Bappeda kab/kota.

Dalam rapat tersebut disampaikan materi tentang penguatan fungsi walidata daerah dalam penyelenggaraan data statistik sektoral oleh Direktur Singkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Bapak. Iwan Kurniawan, ST, MM. Ia menegaskan bahwa kedepan peran statsitik sektoral sangat urgen untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Selain itu ia menambahkan urgensi statsitsik sektoral adalah untuk mendorong keterbukaan dan transparansi Data serta mendukung terciptanya perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

Langkah – langkah untuk memperkuat urusan statsitik ini ditindaklanjuti oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan mengimplementasikan Kebijakan Dan Pembentukan Kelembagaan Pengelola Statistik Sektoral Daerah. Dari hasil identifikasi implementasi kebijakan pengelolaan statsitik sektoral daerah terlihat bahwa belum semua daerah menindaklanjuti atas munculnya perpres 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia. Oleh sebab itu Iwan menyampaikan kepada Pemda agar mengimplementasikan komitmen penguatan kelembagaan pengelola data statistik sektoral salah satunya melalui peningkatan alokasi anggaran dan bagi daerah yang belum menyusun regulasi pengelolaan satu data agar segera menetapkan regulasi daerah terkait pengelolaan satu data, termasuk aturan khusus tentang walidata dan walidata pendukung, sebagaimana mandat Perpres 39/2019. (Seksi Statsitik)

 sumber : https://datasektoral.wonogirikab.go.id/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *